WME, Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Perum Bulog yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Anggota DPD RI asal Sulawesi Utara, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, MAP — yang akrab disapa Senator Stefa (SBANL) — menyampaikan sejumlah pandangan dan usulan strategis terkait penyaluran beras dan ketahanan pangan nasional.
RDP yang dipimpin Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita Sitepu, S.E., S.H., M.Si., bersama tiga Wakil Ketua tersebut membahas berbagai isu penting terkait peran Bulog dalam menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh daerah.
Dalam kesempatan itu, Senator Stefa meminta Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Rhamdani, dan jajaran direksi agar Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dikaji ulang status zonasinya dari Zona 1 menjadi Zona 2.
“Tiga kabupaten kepulauan tersebut bukan daerah sentra produksi beras. Saat ini penyaluran beras SPHP di sana masih dikategorikan Zona 1, padahal pasokannya berasal dari luar wilayah seperti Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Kondisi geografis dan biaya distribusi yang tinggi seharusnya menjadi dasar untuk memasukkannya ke dalam Zona 2,” jelas Senator Stefa.
Selain itu, ia juga mengusulkan agar Bulog membangun gudang di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) untuk memperkuat jaringan distribusi pangan di wilayah selatan Sulawesi Utara.
Menjelang Hari Raya Natal, Senator Stefa turut meminta Bulog menyiapkan stok pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur serta mendukung Gerakan Pasar Murah secara masif, termasuk di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas beras dan bahan pangan lainnya agar masyarakat tetap mendapatkan produk yang layak dan terjangkau. Tidak terkecuali pula mengusulkan agar diperluas pengajuan sebagai penyalur.
“Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan kualitas dan pemerataan pasokan hingga ke daerah-daerah terluar,” ujar Stefa menegaskan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Rhamdani, menyampaikan apresiasi dan komitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan DPD RI dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan masukan dari Senator Stefanus Liow. Bulog akan terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPD RI, agar penyaluran pangan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Ahmad Rizal Rhamdani.
Sementara itu, Direktur SDM dan Umum Bulog, Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, menambahkan bahwa pihaknya akan segera memproses dan mengajukan perubahan zonasi untuk tiga kabupaten kepulauan tersebut kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Kami memahami kondisi geografis di wilayah kepulauan seperti Sangihe, Talaud, dan Sitaro. Usulan perubahan dari Zona 1 ke Zona 2 akan segera kami tindak lanjuti dengan Bapanas,” ungkap Sudarsono.
Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita Sitepu, juga memberikan apresiasi atas usulan konstruktif yang disampaikan Senator Stefa.
“Pandangan dan masukan dari anggota Komite II seperti Pak Stefanus Liow sangat penting untuk memastikan kebijakan pangan nasional lebih berkeadilan dan berpihak kepada daerah,” tutur Badikenita Sitepu.
Sebagai penutup, Senator Stefa turut mendorong agar Program Makmur, program nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pangan, dapat segera dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara.
“Program Makmur perlu hadir di Sulut agar petani dan masyarakat lokal dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan pangan nasional,” pungkasnya.
